Dia menyebutkan, kenaikan BBM baik pertalite,solar maupun pertamax ini kebijakan sepihak dari Pemerintah atas persetujuan Presiden RI melalui kementerian atas pertimbangan tingginya biaya subsidi selama ini mencapai 500 triliunan lebih
“Kami tidak pernah dilibatkan dalam rapat maupun pembahasan, tau tau BBM naik, rakyat bisa bertambah miskin” sebutnya
BACA JUGA :
Aksi Dorong Tunggu Ketua DPRD Dihadirkan, BEM se-Kalsel Kecewa Sikap Dewan dan Aparat Kepolisian
Menurut Habib Hamid, meski masyarakat tidak membeli BBM, namun dampak kenaikan tersebut berimbas naiknya kebutuhan pokok dan lainnya.
“Hasil RDP ini akan diteruskan untuk disampaikan ketingkat pusat dan dirinya telah meminta salinan kesepahaman tuntutan masyarakat sebagai bahan untuk diperjuangkan,” katanya.
Dia menambahkan, tidak hanya di Kalsel, seluruh Indonesia menolak kenaikan BBM tersebut.
“Jadi kita bersama sama memperjuangkannya di Pusat,” ucapnya.
Kalimantanlive.com/eep
Editor : elpian
