Pasalnya, lanjut Hasanuddin Murad, permintaan penambahan kuota BBM di Kalsel ini terus diajukan, namun kenyataannya tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk minta menambah kuota BBM di Kalsel, namun tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Meski selama ini gagal mewujudkannya, Hasanuddin Murat menyatakan pihaknya optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang duduk di Komisi VII.
BACA JUGA :
Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, Massa BEM Se-Kalsel Ngotot Minta Ketua DPRD Kalsel H Supian HK Didatangkan
“BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM di Kalsel,” katanya.
Dugaan adanya mafia BBM atau mafia Migas di Kalsel juga disuarakan perwakilan LSM di RDP dan minta Pertamina melakukan pengawasan.
“Masyarakat harus antre berhari-hari, banyak SPBU diduga dimiliki pengusaha tambang, sehingga rakyat tidak kebagian jatah BBM bersubsidi,” ujarnya.
Sementara itu, pada RDP yang difasilitasi DPRD Kalsel, disepakati hasil rapat akan ditandatangani oleh Forkopimnda akan dibawa perwakilan dewan ke pusat.
“Kami sepakati menolak kenaikan BBM ini, untuk itu pihaknya bakal memfasilitasi, menjembatani untuk mengantarkan surat kesepakatan yang sudah disepakati ke DPR RI,” katanya.
Supian HK menegaskan, keputusan sepenuhnya diserahkan ke DPR RI dan pihaknya tidak ada wewenang untuk mengambil keputusan.
Kalimantanlive.com/eep
Editor : elpian
