BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Ketua Komisi III DPRD Kalsel Hasanuddin Murad menyoroti dua poin penting terkait penolakan kenaikan harga BBM yang dibahas pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kalsel, Selasa (13/9/2022).
“Ada dua poin penting terkait penolakan harga BBM, yakni pertama, keberadaan mafia minyak dan gas (migas) serta kedua, tambahan kouta BBM di Kalsel,” kata Hasanuddin Murad.
Menurut dia, yang akan dipermainkan oleh mafia migas itu adalah BBM subsidi, yang merupakan jatah untuk masyarakat, sehingga distribusinya tidak tepat sasaran.
BACA JUGA :
Aksi Dorong Tunggu Ketua DPRD Dihadirkan, BEM se-Kalsel Kecewa Sikap Dewan dan Aparat Kepolisian
“Buktinya ada masyarakat yang sampai tiga hari mengantre BBM di SPBU, ini artinya ada yang tidak beres dalam distribusi dan pengawasan,” ujar Hasanuddin Murad.
Menurut dia, distribusi BBM dianggap sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU di Kalsel.
“Satuan tugas ada, namun pengawasan tidak jalan,” ujarnya.
Politisi senior Partai Golkar ini menyarankan, keberadaan satgas itu harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM, kemudian untuk mengeliminir mafia BBM dan jika ada masalah dapat dicarikan solusinya, termasuk keterbatasan operasional satgas.
“Kalau memang terkendala dana, maka DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana untuk operasional satgas BBM,” katanya.
Mantan Bupati Batola dua periode ini melanjutkan, untuk penambahan kuota BBM yang mencuat dalam RDP, menurutnya itu sulit direalisasikan jika permintaan itu hanya dari DPRD Kalsel.
