BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Bank Kalsel gelar Workshop Penginputan Realisasi Belanja dan Realisasi Penerimaan serta Input Saldo Awal pada SIMDA FMIS, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022 di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Rabu (19/8/2022).
Workshot tersebut sebagai bentuk komitmen Bank Kalsel mendukung pengembangan dan peningkatan penguasaan teknologi digital serta kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Kuala,
Kegiatan dihadiri Bupati Barito Kuala, Noormiliyani AS, Kepala BPKP Perwakilan Kalsel, Rudy M Harahap, Kepala BPKAD Kabupaten Batola Samson, para Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Pejabat Perencaan Keuangan dan Aset.
BACA JUGA:
Bank Kalsel dan BCA Lakukan Penandatanganan Bilateral, Komitmen Dukung Pembangunan Ekonomi Daerah
Turut berhadir Direktur Bisnis Bank Kalsel Fahcrudin bersama Kepala Divisi Dana dan Digital Banking serta Kepala Cabang Marabahan beserta staf.
Bupati Batola, Noormiliyani AS, dalam sambutannya mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Bank Kalsel yang menyelenggarakan kegiatan Workshop.
“Alhamdulillah dengan adanya workshop ini bisa menjadi pembelajaran bagi seluruh peserta dalam pengelolaan keuangan, penyusunan, pelaksanaan, dan penatausahaan anggaran Pemerintah Daerah dari segi kebijakan struktur anggaran, maupun penerapan aplikasi System Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) APBD tahun anggaran 2022, sehingga mengintegrasikan sistem keuangan daerah dengan sistem yang ada di Bank Kalsel,” katanya.
Sementara itu Direktur Bisnis Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, bahwa Pemkab Batola merupakan salah satu Pemegang Saham sekaligus mitra bisnis Bank Kalsel, yang harus didukung khususnya terkait digitalisasi keuangan daerah.
“Bank Kalsel selaku Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) turut serta mendukung penuh dalam pengembangan sistem keuangan di daerah, yakni mengintegrasikan Financial Management Information System (FMIS) dengan sistem yang ada di Bank Kalsel.
Dengan terintegrasinya sistem tersebut, FMIS ini nantinya direncanakan akan diimplementasikan dalam transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya pada Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan secara efektif dan efisien,” kata Fachrudin.
