Ketua DPRD Kotabaru juga mengakui di dalam pemerintahan tingkat kabupaten saja, tidak selalu berjalan lurus, antara legeslatif dan exsekutif kadang kita bertolang belakang.
“Ketika satu keputusan ini bertentangan dengan regulasi yang berlaku kemudian bertentangan dengan kondisi lapangan yang riil ketika ada yang harus dilaksanakan untuk membangun suatu daerah,” ujarnya.
Begitu juga dengan desa, lanjut dia, tetapi jangan sampai perselisihan itu berkepanjangan karena justru akan mengorbankan masyarakat,
“Ketika perselisihan itu berkepanjangan yang menjadi korbannya adalah masyarakat kita di kabupaten Kotabaru,” ungkap Syairi Mukhlis.
Dia menambahkan, perbedaan pendapat itu suatu hal yang biasa, dalam rangka mewujudkan satu demokrasi yang baik, agar keputusan yang diambil benar-benar terseleksi dalam rangka menentukan pembangunan yang ada di desa.
“Kemudian program-program pembangunan yang prokyat dan ini yang harus kita dorong,” jelasnya.
Kalimantanlive.com/Siti Rahmah
Editor : Elpian
