Kata Sugian Noor, disamping dibiayai oleh Pemda melalui APBD juga melalui APBN Kementerian Ketenagakerjaan, pihaknya berharap adanya kepedulian dan keiikutsertaan perusahaan/investor yang ada di Kotabaru ini untuk melakukan pelatihan-pelatihan, baik menggunakan Dana CSR maupun memanfaatkan fasilitas yang diberikan Pemerintah melalui Program Super Tax Deduction.
“Seperti pelatihan operator alat berat yang banyak dibutuhkan perusahaan. Pemda tidak sanggup membiayai karena dananya cukup besar sekitar Rp 350 juta per paket/20 orang,” jelasnya.
BACA JUGA:
Sekda Said Akhmad Sebar 12 Orang Dokter Internship ke Tiga Lokasi Berbeda di Kabupaten Kotabaru
Tetapi lanjut dia, Pemkab Kotabaru bisa melakukannya dengan bekerja sama dengan PT Arutmin NPLCT pada tahun 2019 dan sebagian besar alumninya sudah bekerja di beberapa perusahaan baik di Kotabaru, Tanah Bumbu bahkan ada yang bekerja di Kaltim.
“Perlu kami laporkan Bapak Bupati bahwa BLK ini perlu segera untuk dilakukan revitalisasi karena di sinilah setiap tahun anak-anak kita lulusan SMA, SMK dan pendidikan lainnya yang tidak mampu melanjutkan kuliah keluar daerah atau Kotabaru, BLK adalah salah satu menjadi tujuan mereka untuk meningkatkan kompetensi diri,” ucap Sugian Noor.
Menurut dia, apa yang disampaikan Plt Kepala BLK benar terjadi anomali, anggaran bangunan gedung seluas ini untuk tempat pelatihan mencerdaskan dan mentrampilkan masyarakat Kotabaru selama 4 tahun terakhir dan tahun berjalan ini tidak diakomodir untuk biaya pemeliharaanya.
“Kami prihatin pak Sekda, mohon kiranya ini menjadi perhatian kita bersama dan mohon dukungan pimpinan DPRD. Kami berharap anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 20 % dari APBD itu sebagian diarahkan untuk merevitalisasi BLK baik untuk perbaikan infrastruktur gedung maupun yang lainnya,” ujarnya.
