BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi IV DPRD Kalsel melaksanakan rapat kerja bersama Dinkes Kalsel dan UPTD tentang rencana realisasi program kegiatan tahun anggaran 2023 dan rencana kerja tahun anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IV, Gina Mariati kembali mempertanyakan persoalan Program Satu Desa Satu Bidan yang belum berjalan sesuai rencana. Menurutnya, program tersebut masih belum terealisasi karena faktanya masih banyak desa di Kalsel yang tidak memiliki bidan.
“Saya ingin kembali mempertanyakan mengenai bidan, Program Satu Desa Satu Bidan, yang bahkan masih ada desa yang belum memiliki bidan,” katanya.
Kepala Dinkes Kalsel Dr Diauddin mengatakan pihak Dinkes sudah mengusulkan untuk bantuan tenaga kontrak untuk memenuhi kebutuhan tenaga bidan.
“Kami sudah mengusulkan melalui surat sejak tanggal 12 Januari kemarin untuk pengangkatan tenaga kontrak ke Kementerian untuk mengisi bidan yang belum ada untuk Program Satu Desa Satu Bidan, tapi belum ada balasan,” jelasnya.
Ketua Komisi IV, H.M. Lutfi Saifuddin mengatakan hal tersebut perlu ditindaklanjuti. “Kita masih memerlukan banyak sekali tenaga kontrak di bidang kesehatan sehingga ini perlu nanti ditindaklanjuti dengan adanya kunjungan bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Komisi IV dan bersama-sama kita ingin memperjuangkan untuk mencari solusinya ke Kementerian Kesehatan di Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mempertanyakan terkait usulan Aplikasi Kalsel sehat yang dipromotori oleh Komisi IV. Namun, Diauddin menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan Pusat telah membuat aplikasi serupa.
