“Banyak Konsultan saat ini yang sepertinya tidak berkompeten dan tidak berkualitas dalam hal perencanaan dan pengawasan, padahal biayanya cukup besar yang digelontorkan oleh pemerintah Daerah dalam hal intansi yang terkait dengan proyek,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Muhammad Ifdali menegaskan kepada Dinas PUPR kabupaten Balangan untuk memblokir atau mem-blacklist kontraktor dan konsultan yang sudah mengakibatkan masalah dalam hal pembangunan di Kabupaten Balangan.
“Silahkan blokir supaya ke depannya tidak terulang lagi banyaknya proyek yang bermasalah, yang tentunya bukan saja merugikan Pemerintah sebagai pelaksana, namun juga masyarakat tidak bisa lebih lama menikmati pembangunan,” paparnya (Kamil)
Kalimantanlive.com/Kamil
Editor : elpian
