BARABAI, Kalimantanlive.com – Komisi I DPRD Kalsel mendapat laporan soal sulitnya transporasi dan kondisi geografi saat melakukan pemantauan bersama Bawaslu Kalsel ke Panwaslu dua Kecamatan di Kabupaten HST dan HSU terkait persiapan Pemilu 2024.
Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten HST mengeluhkan sulitnya kondisi georgrafis yang menjadi salah satu hambatan dalam mengawasi Pemilu.
BACA JUGA:
Komisi II DPRD Kalsel Dorong Optimalisasi Penerimaan PAP di Tanah Bumbu Penuhi Target 2023
Ketua Panwaslu Kecamatan Labuan Amas Utara, Bobby Heryadi, mengungkapkan kondisi seperti di Desa Sungai Buluh yang harus ditempuh menggunakan alat transportasi air.
“Di Awang Landas tidak bisa dilalui lewat darat, harus kelotok, dan itu biayanya seratus ribu sekali jalan,” ungkapnya kepada Anggota Komisi I DPRD Kalsel dan jajaran Bawaslu Provinsi Kalsel.
Bobby juga menyampaikan harapannya terkait honor Panwas Kelurahan/Desa (PKD) agar dapat disesuaikan dengan beban kerja.
Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten HST, Mailinasari, juga menambahkan masih ada desa lain yang agak sulit untuk ditempuh.
“Di Desa Pahalatan juga di kecamatan ini dalam hal melakukan pengawasan harus ada alat transportasi khusus, yakni kelotok atau perahu. Ini juga kita tingkat geografisnya juga cukup tinggi,” ujarnya.
Secaraq terpisah, anggota Panwaslu Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten HSU juga mempermasalahkan terkait transportasi dan berharap adanya bantuan transportasi.
“Kalau bisa kami minta bantuan kendaraan operasional, karena selama ini kami menggunakan kendaraan pribadi,” jelasnya.
Para anggota PKD yang turut berhadir juga mengeluhkan terkait honor yang belum diberikan.
