MARTAPURA, Kalimantanlive.com – Bupati Banjar Saidi Mansyur mengatakan, pemerintahan yang bersih dan baik menuntut para pengelola keuangan dapat bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis dan transparan dalam proses penyelenggaraan pemerintah.
Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas dan profesionalitas aparatur khususnya bendahara pengeluaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Saidi Mansyur saat membuka Diklat Bendahara Pengeluaran dan Sosialisasi Manajemen Risiko Tahun 2023, di Aula kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Martapura, Selasa (14/03/2023) pagi.
BACA JUGA: Bupati Banjar Saidi Mansyur dan SKPD Teken Komitmen Bersama Manajemen Risiko di Hadapan BPKP RI
Dia mengatakan, semua organisasi menghadapi faktor dan pengaruh eksternal dan internal yang menimbulkan ketidakpastian dalam pencapaian organisasi. Dampak ketidakpastian terhadap sasaran organisasi tersebut disebut risiko.
“Dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme yang tinggi, karena merupakan kunci sentral dalam pengelolaan organisasi. Dengan memahami tugas dan fungsinya dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat terhindar dari masalah kerugian pada negara akibat melanggar hukum,” jelasnya.
Sementara itu Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar Erny Wahdini menerangkan, pelatihan dibagi menjadi tiga kelas, yakni kelas bendahara pengeluaran, kepala SKPD dan kelas pengelolaan aset.
