BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan raya di lebaran Idulfitri 1444 Hijriah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan ( Dishub Kalsel) melakukan survei atau mMonitoring Kesiapan Jalur Angkutan Lebaran 2023 di Kalsel.
Kegiatan dilaksanakan bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi Kalsel, yakni Ditlantas Polda Kalsel, Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) XV Wilayah Kalsel, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Kalsel dan PT Jasa Raharja Cabang Banjarmasin.
# Baca Juga :Ketua DPRD Kalsel H Supian HK : Mudik Lebaran Dorong Peningkatan Perekonomian Daerah
# Baca Juga :Pasang Lima Aplikasi Ini Selama Mudik Lebaran, Anda Wajib Mengunduhnya
# Baca Juga :HOREE, ASN Boleh Mudik Lebaran 2022, Tapi Gak Boleh Bawa Mobil Dinas!
# Baca Juga :Mudik Lebaran 2022, Ini Syarat Pemudik Melewati Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Salahsatunya Vaksin Booster
Kepala Dishub Provinsi Kalsel, Fitri Hernadi mengatakan, survei bertujuan agar terciptanya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan pada saat lebaran di wilayah Kalsel yang selamat, nyaman, aman, tertib, dan lancar.
“Dengan kegiatan monitoring jalur ini ditemukan beberapa masalah yaitu berupa Daerah Rawan Kecelakaan (DRK), wilayah rawan perlambatan/kemacetan, trouble spot, dan wilayah rawan bencana, selanjutnya akan segera ditindak lanjuti solusinya oleh instansi yang berwenang,” kata Fitri, Banjarmasin, Senin (27/3/2023).
Dalam kegiatan ini disebutkan Fitri, tim survei dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 rute perjalanannya Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kotabaru.
Sedangkan kelompok 2 rute perjalanannya yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) serta Ruas Kandangan – Balimau – Margasari – Marabahan.
“Dalam pelaksanaan survei ini tim juga berkoordinasi dan peninjauan ke lapangan langsung bersama instansi/stakeholder dari kabupaten/kota agar timbul komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah di wilayah Kalsel, sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan saat peninjauan bersama dapat segera diselesaikan,” ucap Fitri.(diskominfomc.kalselprov.go.id)
editor : NMD
