Dengan semakin meningkatnya luas wilayah perkebunan, lanjutnya, maka diharapkan potensi dan realisasi hasil perkebunan di Kalimantan Selatan juga semakin meningkat.
Dalam pelaksanaannya, sambungnya, kegiatan perkebunan sering mengalami kendala di berbagai aspek, mulai dari aspek kelestarian alam, perizinan dan ketenagakerjaan.
Gubernur menjelaskan, untuk mencapai tujuan pembangunan perkebunan berkelanjutan tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan yang jelas dan terukur dengan memperhatikan kelestarian alam dan kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Selatan.
BACA JUGA :
Rapat Paripurna di DPRD Kalsel, Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar: Pokir Usulan Dewan Pasti Diterima
Dia menyebutkan, sesuai amanat pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang ditindaklanjuti melalui Raperda tentang Perkebunan Berkelanjutan ini, maka diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dan memastikan pembangunan perkebunan berkelanjutan dapat memberikan daya guna dan hasil guna terbaik bagi lingkungan dan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam pendapat akhirnya, gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel atas kerjasama selama proses pembahasan.
“Semoga apa yang telah kita upayakan bersama mendapat ridha dari Allah Swt,”ucapnya.
Kalimantanlive.com/eep
Editor : Elpian
