Abidinsyah berharap dengan adanya pertemuan dengan Pansus LKPj Jabar ini nanti, stakeholder terkait bisa mengkaji lagi untuk menjadi rujukan atau acuan bagi pemerintah daerah Kalsel nantinya.
“Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini, bisa kita coba terapkan di Provinsi Kalimantan Selatan agar LKPj ini bisa lebih sempurna, lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan.” ucap Abidinsyah.
BACA JUGA :
Komisi I dan IV DPRD Kalsel Minta Pemprov Membayar TPP Guru PPPK Sesuai Perda dan Pergub
Sementara itu, Ketua Pansus LKPj Jawa Barat H. Jajang Rohana, S.Pd.I mengungkapkan Jabar sampai saat ini masih membahas LKPj Gubernur yang sudah memberikan nota laporan pertanggungjawabannya.
“Pada intinya antara DPRD dengan Pemerintah daerah adalah mitra jadi sama-sama terlibat dalam perencanaan dan penganggaran. Dan kita juga punya fungsi kontrol dalam LKPj ini sejauh mana semua program yang sudah direncanakan dan dianggarkan itu berjalan baik atau tidak. Dan kita memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk hal-hal yang belum tercapai atau kurang bagus agar bisa diperbaiki di tahun berikutnya,” jelasnya.
Turut serta dalam kunjungan ini stakeholder atau mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Permukiman.
Kalimantanlive.com/humasdprd/sar
Editor : elpian
