“Yang perlu kita ingat bahwa 10 hingga 13 tahun ke depan adalah momentum yang sangat penting bagi Indonesia karena bonus demografi hanya akan berlangsung sampai tahun 2038,” ungkap Menko Airlangga. Lanjutnya, “semoga kegiatan FEKDI ini dapat menjadi ruang bersama dalam mendorong sinergi dan inovasi pengembangan keuangan dan ekonomi digital di tanah air”.
Pada pembukaan FEKDI tersebut, tercatat sejarah berupa peluncuran Kartu Kredit domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia, berbentuk fisik kartu dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI).
KKI yang diterbitkan ini merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI).
Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional. KKI merupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi Pemerintah.
Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan, inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah.
Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas. Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR Code pembayaran antarnegara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura.
“Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS Antarnegara juga mendesak untuk terus diperkuat, mendukung perekonomian dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting dari Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Saya berharap QRIS Antarnegara dan KKI dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM baik melalui pembelanjaan produk-produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” demikian disampaikan Presiden Joko Widodo sehubungan dengan QRIS Antarnegara itu.
