Pihaknya juga diminta untuk segera menyerahkan proposal nanti akan dibawa ke Kemnaker untuk mendapatkan bantuan APBN berupa pembangunan workshop BLK Komunitas maupun bantuan alat praktek serta penambahan jurusan di BLK Tanjung.
Selain itu, terkait penempatan tenaga kerja asing (TKA) pihak Komisi I ingin mengetahui jumlah TKA di Tabalong maupun kebermanfaatannya baik dalam berbagi ilmu maupun peningkatan PAD.
BACA JUGA:
Target 90 Persen di Pemilu 2024, Bupati Tabalong Minta MUI Siasati Agar Masyarakat Gunakan Hak Pilih
“Saat ini dari 72 orang TKA yang bekerja di Tabalong, baru 5 TKA yang lokasi kerjanya teridentifikasi,” ujarnya.
Ditambahkan Herwandi, Komisi I DPRD Tabalong berencana akan memanggil pimpinan perusahaan yang memperkerjakan TKA untuk mengidentifikasi lokasi kerjanya dalam rangka optimalisasi retribusi PAD.
Kalimantanlive.com/ A Hidayat
Editor : elpian
