Untuk itu, dengan adanya kesepakatan tersebut, dapat menjadikan rekomendasi untuk disampaikan kepemeritah pusat.
Ia berharap, nantinya akan muncul regulasi baru yang lebih baik dari sebelumnya.
“Mudah-mudahan ini nantinya akan di akomodir oleh Kemendagri dengan terbitnya sebuah peraturan yang nantinya dapat mengatur dengan baik lagi tugas-tugas wakil kepala daerah,” harap Wakil Wali Kota Banjarmasin.
Sementara berdasarkan data yang terhimpun, Workshop Etika Pemerintahan dan Isu-isu Politik 2024 yang dilaksanakan tersebut telah bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan.
Di mana kegiatannya dibuka langsung oleh Kabid Politik dalam Negeri, Sulistyo Yuli Utomo, mewakili Gubernur Jawa Tengah.
Dalam bahasan tersebut, forum juga membahas isu hot situasi saat ini tepatnya pasca reformasi 1998, dimana Indonesia dihadapkan pada situasi yang dilematik.
