Saidi mengatakan, agenda tersebut merupakan langkah dan upaya nyata keseriusan pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait, dalam memberikan hak terhadap pekerja migran Indonesia. Sebab, disamping berkontribusi dalam perluasan kesempatan kerja, PMI memiliki kontribusi terhadap perekonomian selama ini.
“Kami selaku pemerintah daerah berkomitmen menjamin hak pekerja migran Indonesia sebagaimana yang diamanatkan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Semoga tidak ada lagi kasus maupun permasalahan PMI di seluruh Indonesia,” kata Bupati Banjar.
BACA JUGA: Wabup Habib Idrus Sampaikan LKPJ Bupati Banjar Tahun 2022 Berbasis SWOT di DPRD Banjar
Sementara itu, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, salah satu hal yang menjadi prioritas pihaknya adalah pemberantasan sindikat penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal
Ia mengungkapkan, bahwa devisa negara dari pekerja migran senilai Rp 159,6 triliun per tahun, serta menjadi penyumbang devisa terbesar keempat di Indonesia.
