Penanggulan illegal fishing, lanjut Rusdi Hartono, menjadi prioritas DKP Kalsel, karena dampaknya sangat merusak sumber daya perikanan dan mengancam kelestarian ikan lokal.
“Seperti alat setrum, ikan yang kecil-kecil mati, sedangkan ikan besar yang kena tak akan tumbuh lagi gak mau besar lagi. Makanya kita lakukan penebaran ikan untuk mengantisipasinya,” ucapnya.
BACA JUGA:
Monitoring Komisi I DPRD Kalsel Pantau Pelaksanaan Dana Desa di Batola, Bumdes Bisa Bangun Lima Kios
Dia menyebutkan, kasus Ilegal fishing yang tertinggi terjadi di kawasan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
“Tahun ini ada 5 orang yang ditangkap jajaran Polda terkait illegal fishing. Harapan kita penangkapan tersebut menimbulkan efek jera bagi yang lain sehingga tidak ada lagi yang melakukanya,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Rusdi Hartoni, untuk menjaga sumber daya perikanan dan kelautan, DKP Kalsel juga melakukan penebaran ikan atau restocking ikan lokal seperti haruan dan papuyu di kawasan perairan dan embung.
“Restocking atau penebaran ikan jenis lokal seperti haruan, papuyu di daerah perairan dan embung. Itu sudah kita laksanakan di 2023,” ujarnya.
