BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Penanggulan illegal fishing dan penebaran (restocking) ikan lokal di kawasan perairan jadi salah satu program prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalsel pada 2024.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono kepada wartawan di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD Kalsel, di Gedung Rumah Banjar, Banjarmasin, Kamis (20/7/2023).
BACA JUGA:
Pemprov Kalsel dan Wakil Rakyat Setujui Raperda RTRW 2023-2042 Jadi Perda
“DKP di tahun 2024, punya program prioritas, salah satunya di pengawasan sumber daya kelautan perikanan untuk mengawasi dan menanggulangi aktivitas illegal fishing dengan bekerjasama Pokwasmas atau kelompok pengawas masyarakat di 13 kabupaten kota,” katanya.
Menurut Rusdi Hartono, pihaknya memberikan bantuan sarana dan prasarana (sapras) berupa alat-alat pengawasan illegal fishing seperti senter, rompi, jaket dan perahu motor untuk Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas).
“Pokwasmas merupakan ujung tombak pengawasan di lapangan karena mereka yang tahu adanya illegal fishing di wilayah mereka masing-masing. Tahun ini di Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan kawasan perairan,” jelasnya.
