BANJARBARU, KALIMANTANLIVE.COM – Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam memerangi korupsi, Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar rapat koordinasi di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, Rabu (2/8/2023).
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah daerah Kota Banjarbaru, termasuk Wali Kota Banjarbaru, HM Aditya Mufti Ariffin, Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono SE, Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, H. Said Abdullah.
# Baca Juga :Dream City Banjarbaru Masuk 10 Kota Paling Berkelanjutan di Indonesia Versi UI, Ini Faktanya
# Baca Juga :PJU di Jalan Trikora Banjarbaru Selesai Dipasang, Pemprov Kalsel Ingin Warga Nyaman dan Aman
# Baca Juga :Wali Kota Banjarbaru Aditya Ingin Pegawai PPPK Jangan Hanya Mencari Pekerjaan, Tapi
# Baca Juga :Pemko Banjarbaru Tingkatkan Pembinaan Karir Pejabat Tinggi dengan Cara-cara Ini
Selain itu, rapat juga untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam memerangi korupsi serta memantau efektivitas program pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan.
Wali Kota Aditya berharap dengan berhasilnya upaya pencegahan korupsi di Kota Banjarbaru, akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin meningkat secara berkelanjutan.
“Dengan pemberantasan korupsi yang efektif, investasi di kota ini diharapkan semakin banyak, pelaku usaha lebih percaya untuk berinvestasi, dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari adanya lingkungan bisnis yang bersih dan transparan,” kata Wali Kota Aditya.
Pemerintahan yang berhasil memberantas korupsi, lanjut Wali Kota Aditya, akan mampu memanfaatkan anggaran secara optimal, menghasilkan proyek-proyek strategis, serta program-program pembangunan yang berdampak positif bagi kota dan warganya.
“Dengan demikian, terbuka peluang bagi Banjarbaru untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warganya,” papar Aditya.
Sementara itu, pihak Korsup Wilayah 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan materi mengenai pemberantasan korupsi dengan sistem Monitoring Center Prevention (MCP). Dalam paparannya, KPK menguraikan secara rinci tentang bagaimana MCP menjadi salah satu instrumen yang efektif dalam menanggulangi korupsi di berbagai sektor pemerintahan dan masyarakat.
Pada rapat koordinasi yang berlangsung, tidak hanya melibatkan para pejabat SKPD secara pasif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi tanya jawab dengan Tim Korsup KPK. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang interaktif dan memungkinkan para pejabat SKPD untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya pemberantasan korupsi serta penerapan MCP.(mediacenter.banjarbarukota.go.id)
editor : NMD
