BANJARBARU, KALIMANTANLIVE.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Pemprov Kalsel bakal melakukan langkah-langkah strategis harus diambil guna memperkuat sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), salah satunya adalah melalui upaya pendataan yang komprehensif dan terarah.
Penegasan ini disampaikan Roy Rizali Anwar saat Rapat Teknis Daerah pendataan lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM) 2023 di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Senin (28/8/2023) lalu.
# Baca Juga :Permudah Tangani Karhutla, Pemprov Kalsel Bakal Bangun Embung dan Bina Masyarakat Peduli Api
# Baca Juga :Memeriahkan HAN 2023, Pemprov Kalsel Gelar Temu FAD, “Dare To Lead and Speak Up”
# Baca Juga :Lewat Forum FAD, Pemprov Kalsel Ingin Mendorong Anak Jadi Pelopor Cegah Kekerasan
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Kembangkan Program Inovasi Desa di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pariwisata dan TI
Dikatakan Roy, saat ini Pemprov Kalsel mendapatkan kesempatan untuk dilakukan pendataan pelaku UMKM sebagai lanjutan kepada delapan daerah yang sebelumnya ada Lima daerah yang telah berproses sejak beberapa tahun yang lalu.
“Hal ini menjadi angin segar sebagai upaya peningkatan dan pembinaan UMKM di Banua yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Bumi Lambung Mangkurat ini,” papar Roy Rizali.
Pemerintah pusat, ungkap Roy, telah memberikan arahan yang jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, tentang satu data Indonesia, yang menunjukkan pentingnya pengumpulan data yang akurat dan terintegrasi.
“Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM telah ditunjuk sebagai walidata KUMKM dengan tanggung jawab membangun basis data tunggal,” lanjut Sekda Provinsi Kalsel ini.
Dalam konteks ini, ujarnya, Tahun 2022 telah menjadi titik awal kegiatan pendataan lengkap KUMKM sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan basis data tunggal KUMKM, pelaksanaan pendataan telah dilakukan di beberapa wilayah, termasuk di Prov Kalsel.
“Dalam lingkup provinsi kita, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel telah melaksanakan tugas ini dengan menjalankan pendataan di 5 kabupaten/kota, yaitu kota Banjarmasin, kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, dan Hulu Sungai Selatan (HSS) sejak tahun 2022 lalu,” lanjut Roy Rizali Anwar.
Pendataan ini fokus pada usaha UMKM yang memiliki tempat usaha tetap sebagai targetnya, dengan tujuan dari pendataan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang bermanfaat, baik secara nasional maupun regional, guna memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai performa dan struktur ekonomi.
“Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh kepala dinas yang menangani UMKM di 8 kabupaten/kota pendataan selanjutnya untuk aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan ini,” pesan Roy.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Prov Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai menyebutkan jika 8 daerah tersebut telah diterima untuk dilakukan pendataannya dan akan diselenggarakan atas kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kita Pemprov Kalsel tentu akan bersinergi dengan rekan-rekan Dinas Koperasi di seluruh daerah, khususnya 8 kabupaten kota ini guna bersinergi membantu dan menfasilitasi dengan BPS,” sebut Gusti Yanuar Noor saat ditemui di salah satu hotel di Banjarmasin, Kamis (31/8/2023).
Disebutkan pendataan ini akan dilaksanakan Oktober 2023, sedangkan 5 daerah yang telah lebih awal dan masih dalam proses pendataan telah diperoleh ada 70 ribu lebih KUMKM.
Data 5 wilayah di Kalsel yang sedang dilakukan pendataan KUMKM 2023:
- Kota Banjarmasin
- Kabupaten Tanah Laut
- Kabupaten Kotabaru
- Kabupaten Banjar
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Data 8 wilayah di Kalsel yang menyusul dilakukan pendataan KUMKM 2023:
- Kabupaten Tapin
- Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU)
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST)
- Kabupaten Balangan
- Kabupaten Tabalong
- Kabupaten Barito Kuala (Batola)
- Kabupaten Tanah Bumbu
- Kabupaten Banjarbaru.(diskominfomc.kalselprov.go.id)
editor : NMD
