SERUYAN, Kalimantanlive.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan menyatakan bahwa kebijakan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat.
Menurut Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, Muhtadin, perubahan dari satu rezim ke rezim selanjutnya menjadi salah satu faktor penting mengapa infrastruktur tidak memberikan dampak terhadap masyarakat.
Ia menjelaskan, setiap rezim memiliki kebijakan infrastrukturnya sendiri, seperti pada masa (alm) Darwan Ali yang memiliki kebijakan infrastruktur hilirisasi ekonomi, Sudarsono yang fokus pada pemerataan pembangunan, dan Yulhaidir yang memiliki kebijakan infrastruktur yang berbeda.
BACA JUGA: Ketua DPRD Zuli Eko Prasetyo Apresiasi Kinerja Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Periode 2018-2023
“Yang harus kita pahami adalah setiap rezim memiliki kebijakan infrastrukturnya sendiri. Menurut saya, pada masa (alm) Darwan Ali kita tahu bahwa beliau memiliki kebijakan infrastruktur hilirisasi ekonomi. Kemudian era Sudarsono, beliau fokus pada pemerataan pembangunan, begitu juga dengan Yulhaidir,” jelasnya, Kamis (21/9/2023).
Oleh karena itu, perlu dibahas secara seksama apakah kebijakan infrastruktur tersebut sudah menyesuaikan dengan karakter masyarakat Bumi Gawi Hatantiring agar dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak dan tidak terkesan tendensius atau tensi belaka.
