JAKARTA, Kalimantanlive.com – Kritik tajam dari Diaspora Indonesia, khususnya Asosiasi Pengacara Indonesia-Amerika Serikat (IALA), terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mencuat sebagai respons terhadap keputusan MK yang mengguncang marwah lembaga tersebut.
Keputusan tersebut melibatkan pemberhentian Anwar Usman sebagai Hakim Ketua MK dan larangan keterlibatannya dalam pemeriksaan perselisihan hasil Pemilu, Selasa (7/11/2023).
Michael B. Indrajana, juru bicara IALA, menyatakan bahwa keputusan MK tersebut, meski belum sempurna, sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, tanpa adanya sistem hukum yang dipercaya sepenuhnya oleh masyarakat, konsep negara hukum dapat terguncang.
BACA JUGA: MK Putuskan Adik Ipar Jokowi Harus Mundur dari Kursi Ketua, Ini Dasar Hukumnya
“Ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan terkait dengan keputusan MK ini menyebabkan guncangan besar terhadap kredibilitas, integritas, dan marwah MK. Ini adalah tantangan serius bagi demokrasi Indonesia,” ujar Michael B. Indrajana.
IALA baru-baru ini menyelenggarakan serangkaian diskusi ilmiah bertajuk “The Critical Hour,” yang membahas yudisialisasi politik dengan fokus pada perbandingan sistem peradilan di Amerika Serikat dan Indonesia.
Dipimpin Bhirawa J. Arifi dari Badranaya Partnership di Jakarta, diskusi diinisiasi sebagai respons terhadap peristiwa-peristiwa kontroversial yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan di kedua negara.
Diskusi tersebut membahas konflik kepentingan dalam keputusan MK, terutama melibatkan Anwar Usman dan hubungannya dengan Gibran Rakabuming Raka, keponakannya. Michael menyatakan bahwa konflik tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan mempertanyakan keadilan dan netralitas dalam penanganan kasus tersebut.
