Peringkat Pertama Penerapan SPBE, Biro Organisasi Raih Penghargaan dari Gubernur Kalsel

BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Karena menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam melaksanakan kerjanya, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) raih penghargaan dari Gubernur Kalsel

Biro Organisasi dalam melaksanakan program kinerja menggunakan SPBE ternyata diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel.

Kepala Biro Organisasi, Galuh Tantri Narindra menyebutkan penerapan tersebut telah dilakukan dengan masif, sehingga di Tahun 2023 ini pihaknya meraih penghargaan dari Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor sebagai peringkat pertama penerapan SPBE melalui aplikasi SRIKANDI.

# Baca Juga :Pemkab Kotabaru Terima Kunjungan Pemprov Kalteng, Sharing Soal Kawasan Kumuh

# Baca Juga :Terbaik II Penyaluran KUR, Bank Kalsel Raih Penghargaan dari Pemprov dan Kanwil DjPb Kalsel

# Baca Juga :Program “Paman Mahaga Stunting” Diluncurkan, Pemprov Kalsel Gaet 200 Mahasiswa ULM dan UMB

# Baca Juga :Pemkot Banjarmasin Rekomendasi Kenaikan UMK Jadi Rp 3,3 Juta Ke Pemprov Kalsel

“Saya menilai salah satu keberhasilan reformasi birokrasi adalah digitalisasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, dan hal yang paling mendasar dalam tata kelola pemerintahan adalah Sistem persuratan dan kearsipan,” ujarnya, Jumat (8/12/2023).

Penghargaan tersebut telah diserahkan beberapa hari yang lalu, Ia menyebutkan tata kelola pemerintahan yang terdigitalisasi selain terarsipkan dengan baik, juga meningkatkan pengawasan dan mencegah penipuan atau fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Sejak saya bergabung di Biro Organisasi Kalsel, langsung mengarahkan seluruh entitas biro agar melaksanakan e-office atau persuratan terdigitalisasI, dalam 1 bulan rekan-rekan biro langsung follow up, sehingga surat masuk, surat keluar, proses disposisi, nota dinas, dan tandatangan elektronik (TTE).

Menurutnya, semua digitalisasi menggunakan aplikasi Srikandi, merupakan aplikasi umum yang ditetapkan pemerintah untuk digunakan dalam persuratan. Jadi sebenarnya tidak boleh menggunakan aplikasi lain dalam persuratan berdasarkan peraturan.

“Hingga saat ini, tidak ada lagi tumpukan berkas di atas meja saya, semuanya bisa saya akses melalui sistem yang terdigitalisasi,” lanjutnya.

Melalui penghargaan ini, Gubernur Kalsel memotivasi seluruh perangkat daerah khususnya lingkup Pemprov Kalsel agar melaksanakan digitalisasi dalam setiap lini pemerintahan yang menjadi kewenangannya.(diskominfomc.kalselprov.go.id)

editor : NMD