BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalsel bersama Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI menggelar agenda penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi, Rabu (21/2/24).
Adapun kegiatan ini meliputi UPT Pemasyarakatan dan UPT Keimigrasian di seluruh satuan kerja Kanwil Kemenkumham Kalsel.
# Baca Juga :Kemenkumham Kalsel Gelar Diseminasi Keprotokolan, Faisol Ali: Kita dapat Urai Kendala yang Sering Terjadi
# Baca Juga :Lantik Notaris Pengganti, Kemenkumham Kalsel Ingatkan Integritas dan Kode Etik Profesi
# Baca Juga :Kakanwil Kemenkumham Kalsel Tinjau Proses Pencoblosan Lapas dan Rutan, Ini Daftar TPS-nya
# Baca Juga :Operasi Gabungan Timpora Kanwil Kemenkumham Kalsel Pastikan WNA di Kalsel Tak Ikut Pemilu 2024
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi, Eko Sulistiyono dan narasumber dari Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham RI yang memberikan paparan terkait indikator penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB).
Hal ini bertujuan untuk Rencana Kerja RB dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
“Kita mencoba memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai evaluasi kinerja dan kemajuan dalam mewujudkan reformasi birokrasi,” ucap Eko Sulistiyono.
Menurutnya, dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara Kanwil Kemenkumham Kalsel dan Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham RI, diharapkan upaya penguatan reformasi birokrasi ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas layanan publik dan efisiensi kerja di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
