BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Sebagai wujud monitoring dan evaluasi kinerja, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Bagian Organisasi menggelar Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup pemerintah kota Banjarmasin, terpusat di G’Sign Hotel Banjarmasin, Sabtu (24/2/2024).
Kegiatan dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina dan turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Pemprov Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman beserta seluruh Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat se- Kota Banjarmasin masing masing didampingi Sekretaris dan staf terkait.
BACA JUGA: Ramah Tamah World Cancer Day 2024, Dekranasda Banjarmasin Gelar Lelang Baju Sasirangan
BACA JUGA: Langkah Menyatukan Visi Misi, Pejabat Pemko Banjarmasin Gelar Silaturahmi, Ini Pesan Ibnu Sina
Terselenggaranya pertemuan tersebut dalam rangka tindaklanjut mengenai rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia terhadap implementasi SAKIP Pemko Banjarmasin.
Hal ini disampaikan langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II (Kemenpan RB), Bapak Budi Prawira, SE, MM pada pertemuan itu sekaligus juga memberi sedikit arahan dan forum diskusi terbuka bersama para peserta.
Adapun Banjarmasin sendiri berhasil menaikkan nilai SAKIP sebesar 1,53 dari yang semula 71,20 (2022) menjadi 72,73 di tahun 2023 atau berpredikat “BB”.
“Pastikan OPD/SKPD dapat ikut aturan, kita harus paksakan, kalau dia nggak mau berarti secara tidak langsung OPD itu tidak support, inilah yang menjadi tugas bagian organisasi untuk bisa menilai dari segi organisasinya,” terang beliau disela-sela kegiatan.
“Kalau memang pasang target tinggi, kita harus keras, kalau mau target A harus bisa merubah wajah organisasi,” sambungnya.
Lebih jelas, Ia menekankan bahwa kekuatan strategis SKPD itu terletak pada Sub Bagian Perencanaan. Oleh sebab itu, meski bukan sebagai pengambil kebijakan, namun, Menurutnya harus ada konsolidasi yang tepat guna menjalankan suatu program SKPD yang baik.
“Selama ini kekuatan kita itu di Kasubag Perencanaan di SKPD, jangan hanya diminta untuk mengusulkan kegiatan sama anggaran, tetapi tidak ada arahan dari Kepala OPD dengan kabid teknis yang ada di lapangan,” ujar Budi lagi.
