Menurut Mahdan, berdasarkan lampiran PKPU 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pilkada tahun 2024 disebutkan penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024.
“Maka larangan melakukan penggantian pejabat selama enam bulan sebelum penetapan pasangan calon terhitung mulai 22 Maret 2024,” ujarnya.
Pembatasan mutasi jabatan ini karena ASN rentan dijadikan instrumen yang dipolitisasi oleh kepentingan calon kepala daerah yang akan maju sebagai peserta.
Untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam kontestasi pilkada 2024 di setiap daerah, termasuk di Tabalong telah diatur terkait ketentuan penggantian jabatan untuk menjaga suasana kerja dalam pemerintahan setempat.
Berdasarkan amanat UU Pilkada, Bawaslu Tabalong telah menerbitkan surat imbauan dengan nomor B-014/PM.00.02/K.KS-08/3/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal imbauan larangan penggantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon pada pemilihan tahun 2024.
Diharapkan Mahdan, kepada para pihak terkait dapat bersama-sama menciptakan suasana yang kondusif dalam menyambut penyelenggaraan pilkada 2024 di Tabalong yang terdiri dari 12 kecamatan dan 131 kelurahan/desa.
“Dan bagi calon peserta pilkada baik yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan untuk menaati aturan yang ada sehingga proses pilkada di Tabalong bisa berjalan dengan langsung, umum, bebas, jujur dan adil,” harapnya.(Kalimantanlive.com/ A Hidayat)
Editor : NMD
