“Ada beberapa sektor yang menjadi perhatian oleh KPK, yakni tata kelola ASN jangan sampai ada jual beli jabatan, tata kelola perizinan namun sudah kita sampaikan bahwa Banjarbaru sekarang untuk perizinan bisa online dengan hadirnya MPP Digital yang bisa diawasi langsung oleh KPK. Serta tata kelola barang dan jasa, yang dimana kita menekankan untuk bisa menggunakan e-katalog.” Ucapnya.
Penghargaan atas peningkatan nilai MCP tertinggi di Kalimantan Selatan yang diraih oleh Wali Kota Banjarbaru, menunjukkan keseriusan dan kerja keras Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.
Rapat koordinasi dan pemantauan program pencegahan korupsi di Pemerintah Kota Banjarbaru ini menegaskan komitmen kuat untuk menjaga integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.(mediacenter.banjarbarukota.go.id)
editor : TRI
