BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Dalam rangka Menyongsong Indonesia Emas 2045, Komisi Informasi se-Indonesia memperkuat koordinasi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KI ke-15.
Pelaksanaan Rakornas Ke-15 KI se-Indonesia yang telah dilaksanakan sejak Senin (10/6/2204) kemarin ini berfokus pada agenda pembahasan isu-isu strategis terkait sinergi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara menuju Indonesia Emas 2045.
# Baca Juga :Tanah Bumbu Dilanda Banjir Besar, Gubernur Kalsel Kirim Bantuan untuk Para Korban
# Baca Juga :Ratusan Anak Ikuti Wisuda Athfal NU Se-Kalsel, Gubernur Kalsel: Calon Penerus Generasi Rabbani
# Baca Juga :Gubernur Kalsel Serahkan Chooper Rumput untuk Kelompok Tani di Kabupaten Banjar, Ini Kegunaannya
# Baca Juga :Gubernur Kalsel Letakkan Batu Pertama Pembangunann Rumah Jabatan Gubernur Kalsel di Banjarbaru
“Hasil dari pembahasan ini nantinya akan menerbitkan rekomendasi-rekomendasi konkret di forum Rakornas ke-15,” kata Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro saat membuka Rakornas KI Ke-15 di salah satu hotel berbintang, Banjarmasin, Selasa (11/6/2024).
Menurut Donny, salah satu elemen penting dalam mewujudkan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045 adalah penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka.
“Penyelenggaraan pemerintahan terbuka ini perlu dilakukan mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang baik itu untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional,” tuturnya.
Donny menilai, pengelolaan informasi publik penting dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan masyarakat informatif dalam meningkatkan daya saing global.
“Untuk itu, Komisi Informasi butuh banyak penguatan dan sinergitas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi KIP serta dalam upaya optimalisasi keterbukaan informasi di Indonesia,” lanjut Donny.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto selaku keynote speaker dalam Rakornas KI-15 ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
