MARTAPURA,, KALIMANTANLIVE.COM – Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenkumham Kalsel) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat provinsi di Hotel Aston Banjar, Kamis (13/6/2024).
Acara turut dihadiri berbagai perwakilan dari Kepolisian, TNI, Kejaksaan, BNN, dan Kementerian Keuangan.
# Baca Juga :Perkuat Integritas dan Profesionalisme Notaris, Kakanwil Kemenkumham Kalsel Lantik MPDN
# Baca Juga :Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel Sosialisasi Layanan Keimigrasian di Desa Mandurian
# Baca Juga :Tekankan Integritas dan Pencegahan Korupsi, Kanwil Kemenkumham Kalsel Gelar Sosialisasi SPI KPK
# Baca Juga :Kanwil Kemenkumham Kalsel Lantik Tiga Notaris Pengganti untuk Banjarmasin dan Kabupaten Banjar
Kegiatan dibuka langsung Ketua Pelaksana, Dewanto Wisnu Raharjo, yang juga Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, dengan menyatakan pentingnya rapat ini sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
“Bahasan yang kita tuangkan dalam kegiatan ini adalah dalam rangka menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari aspek Keimigrasian,” ujarnya.
Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Kalsel, Junita Sitorus, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman.
Junita menekankan bahwa Timpora adalah forum penting untuk bertukar informasi dan memperkuat komunikasi dalam pengawasan orang asing.
“Persoalan pengawasan orang asing bukan hanya persoalan keimigrasian semata, tetapi juga menjadi persoalan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat di Indonesia,” tegas Junita.
Junita menjelaskan topik utama rapat, yaitu penggunaan Aplikasi Cekal Online dan peran imigrasi dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural melalui program Desa Binaan Imigrasi di Kalimantan Selatan.
Aplikasi ini diluncurkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, dengan teknologi Elastic Search dan Matching By Biometric untuk meningkatkan akurasi data dan meminimalkan pemalsuan identitas.
Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya edukasi keimigrasian kepada masyarakat, terutama di desa-desa yang sulit mengakses informasi.
“Program Desa Binaan Imigrasi kami harapkan dapat mengatasi permasalahan seperti pencegahan PMI non prosedural dan isu-isu di wilayah perbatasan,” jelasnya.
