Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam sektor pelayanan publik, yang merupakan titik awal dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Upaya ini termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas korupsi, dengan fokus pada meningkatkan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara.
Selain itu, Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat pengawasan internal dan menerapkan sistem reward dan punishment yang konsisten.
“Rakoor ini menjadi momentum penting untuk bersama-sama merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif. Khususnya dalam kontek pelayanan publik di Kalsel,” kata Gubernur.
Selain diskusi panel yang menghadirkan narasumber dari berbagai instansi terkait, Rakoor juga diisi dengan seremoni penyerahan sertifikat barang milik daerah oleh Pimpinan KPK bersama Kakanwil BPN Kalsel kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Kalsel.
