“Pertama, Pemprov Kalsel akan segera mengintegrasikan data perizinan serta proses perizinan mblb dengan pemerintah kabupaten/kota. kedua, kami akan melakukan penyempurnaan regulasi pertambangan MBLB dengan SOP. Ketiga, kami perlu segera menyusun rencana aksi berisi langkah-langkah penyelesaian dan perbaikan yang konkret, komprehensif, dan terukur. Dan ke empat, seluruh pelaku usaha yang melakukan aktivitas eksploitasi penambangan mblb wajib memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Selama pelaksanaan rakor ini, Roy mengajak kepada seluruh peserta untuk berdiskusi secara terbuka dan konstruktif demi kemajuan Kalimantan Selatan.
Dirinya pun berharap, hasil dari rapat koordinasi ini dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalimantan selatan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kita
“Melalui forum ini, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak hanya pro-investasi, tetapi juga pro-lingkungan dan pro-rakyat,” pungkasnya.(diskominfomc.kalselprov.go.id)
editor : TRI
