BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Seorang Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Lutfi Saifuddin, mengungkap adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA dan SMK di provinsi tersebut. Lutfi, yang juga Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, mengaku menerima laporan dari masyarakat terkait pungli di beberapa sekolah favorit.
Menurut laporan, beberapa orang tua siswa bahkan mengaku harus merogoh kocek hingga Rp25 juta agar anak mereka bisa diterima di sekolah yang diinginkan. Namun, meski sudah mengeluarkan uang sebesar itu, ada juga yang anaknya tetap gagal masuk.
“Saya mendengar kabar ada sekolah yang sampai meminta uang hingga Rp25 juta,” kata Lutfi.
BACA JUGA: Parah! Sudah Delapan SMP Swasta Tutup Imbas PPDB, FOKKS: Kembalikan Ke Sistem NEM
Lutfi telah berulang kali mengingatkan agar proses PPDB tidak disalahgunakan sebagai ajang mencari keuntungan. Ia meminta para orang tua untuk tidak terjebak dalam praktik percaloan yang menjanjikan kelulusan di luar jalur resmi. Lutfi menegaskan bahwa seluruh proses PPDB harus dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang telah ditetapkan, tanpa membedakan status sosial.
“Jangan sampai ada calo yang menawarkan jasa masuk sekolah di luar ketentuan,” tegasnya.
Sebagai upaya memerangi pungli, Lutfi membuka posko pengaduan. Masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran atau merasa dirugikan dapat melapor langsung melalui media sosialnya atau datang ke kantor DPRD Kalsel. “Silakan laporkan, dan kami pasti akan menindaklanjuti,” ujar Lutfi.
