Akhirudin menambahkan, setelah lahan dan bangunan tersebut diinventarisasi, penting untuk segera dibuatkan surat menyurat seperti sertifikat untuk memberikan kejelasan dan legalitas mengenai batas lahan antara milik pemerintah daerah dan masyarakat.
“Langkah ini diperlukan agar ada kejelasan dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari,” pungkasnya.
Kalimantanlive.com/Efendi
