JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Gegara menyusuaikan anggaran yang ada, biaya makan siang gratis program dari presiden terpilih Prabowo Subianto bakal dipangkas.
Menteri Pertahanan RI tersebut disebut-sebut akan memangkas biaya makan siang gratis menjadi Rp 7.500 per porsi atau per anak.
Hal tersebut diutarakan Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dalam sebuah acara pada Rabu (17/7/2024).
Heriyanto membeberkan dirinya diajak mendiskusikan program makan bergizi gratis untuk anak-anak, oleh tim sinkronisasi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Salah satu pembahasannya adalah mengenai keinginan Prabowo mengefisienkan pagu anggaran Rp 71 triliun, agar dapat digunakan secara maksimal dan menjangkau sebanyak mungkin anak-anak.
“Yang saya mau sharing itu adalah angka itu memang dibahas dengan Pak Prabowo gitu, yang dikomunikasikan ke saya. Angka Rp 71 triliun dan defisit 2,5 persen, bukan ke 3 persen ataupun ke 3,5 persen gitu, enggak begitu. Mereka sudah agree on that,” ujar Heriyanto.
Dari situ, Heriyanto melihat ada keinginan dari pihak Prabowo untuk bisa menjalankan program makan bergizi gratis secara maksimal, tanpa perlu menambahkan atau mengurangi pagu anggaran Rp 71 Triliun.
Menurut Heriyanto, opsi yang kemudian dimunculkan oleh tim sinkronisasi dalam diskusi adalah menurunkan alokasi biaya makanan per anak, dari rencana Rp 15.000 menjadi Rp 7.500.
“Yang menarik buat saya Bapak Ibu sekalian adalah, setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan, apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp 15.000,” ungkap Heriyanto.
“Mungkin ke Rp 9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi, tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat,” sambungnya.
Heriyanto pun menyadari bahwa efisiensi itu memang diperlukan agar program makan bergizi gratis tetap berjalan secara bertahap, dengan anggaran yang tersedia.
Langkah mengefisienkan anggaran itu juga dinilai sebagai upaya baik dari pemerintah mendatang, untuk menjaga keberlanjutan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
