PELAIHARI, KALIMANTANLIVE.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Pemilu tahun 2024, Minggu-Senin (4-5/8/2024).
Pengawasan partisipatif tersebut dalam rangka pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) November 2024 mendatang. Sebagai informasi, pada momen penting tersebut kelak akan ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel serta pemilihan bupati dan wakil bupati Tala.
Pada kegiatan sosialisasi partisipatif yang digelar di salah satu hotel di Kota Banjarbaru tersebut juga sekaligus di-launching Kerawanan Pemilihan Tahun 2024.
Sosialisasi partisipatif tersebut dibuka oleh anggota Bawaslu Provinsi Kalsel Ahmad Mukhlis mewakili ketua Bawaslu. Hadir mendampingi, Ketua Bawaslu Tala Gunawan Rahayu bersama dua anggota yaitu Zainal Abidin dan Romansyah.
Sosialisasi partisipatif tersebut dihadiri sejumlah elemen, baik dari instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, OKP maupun organisasi kemahasiswaan.
Di antaranya dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Intelejen Negara, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Lalu, dari Kwartir Cabang Pramuka Tala, GMPP Tala, Himpunan Mahasiswa Ispam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan PII Tala.
Kemudian KNPI Tala, Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL), IMM, PP Muhammadiyah, GP Anshor, Muslimat NU, Fatayat NU, Apdesi, PABPDSI, dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Tala serta media massa.
Pada sosialisasi tersebut Bawaslu Tala menghadirkan beberapa narasumber atau pemateri yaitu Melly Minarti dan Erna Kasyipiah. Keduanya mengupas tuntas tentang peran akademisi dan organisasi masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
Sementara itu menjawab pertanyaan wartawan, Ketua Bawaslu Tala, Gunawan Rahayu menegaskan pihaknya mencermati beberapa potensi kerawanan pada tahapan tertentu pada pilkada serentak 2024.
Di antaranya kerawanan terkait logistik, ada beberapa kecamatan yang di waspadai dan perkuat pengawasannya seperti di wilayah Kecamatan Kintap, Jorong, Bumi Makmur, dan Batu Ampar.
Sedangkan kerawanan saat proses pemungutan dan penghitungan suara, pihaknya mencermati kawasan pesisir seperti di Kecamatan Kurau, Panyipatan dan Kintap. Pasalnya pada pengalaman pemilu yang lalu yakni 2018 dan 2020 di wilayah pesisir ada beberapa TPS yang rusak terdampak cuaca (angin kencang).(kalimantanlive.com/syahza rei maghribbi)
editor : TRI
