Jeiry menyebutkan, kolaborasi antara masyarakat sipil, seperti LSM, organsasi pemuda, dan komunitas lokal memiliki potensi besar dan sangat penting untuk melawan praktek kartel politik yang ingin mengkooptasi dan menentukan calon tunggal atau melawan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.
“Fenomena melawan kotak kosong sangat tidak demokratis. Pemilu adalah kompetisi orang dengan orang, bukan orang dengan kotak kosong. Kartel politik mengatur hanya satu calon agar bisa menang. Praktek inilah yang harus dilawan melalui harmonisasi dan kolaborasi masyarakat sipil dan penyelanggara pemilu,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono saat membuka kegiatan mengatakan pintu kritik terhadap kinerja pihaknya terbuka lebar untuk menjaga integrias penyelanggaraan Pilkada Serentak 2024.
“Kami sangat memerlukan media dalam menjalankan fungsi pengawasan. Jangan segan memberikan kritik dan masukan agar Bawaslu Kalsel bergerak dan bekerja,” ujar Aries.
Rapat Evaluasi Kehumasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Selatan dengan tema ”Sinergitas Media dan Jajaran Bawaslu Kalsel Pasca Pemilu 2024″ yang berlangsung selama tiga hari dari 24-25 Agustus 2024, diikuti ratusan perserta, perwakilan Bawaslu se-Kalsel, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) se-Kalsel, serta wartawan media cetak, radio, elektronik dan media online di Kalsel.
Kalimantanlive.com/eep
editor: elpian
