BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi didepan gedung DPRD Kalsel saat 55 orang anggota dewan baru periode 2024-2029 dilantik, Senin (9/9/2024) siang.
Ada dua tuntutan yang mereka bawa, yakni meminta anggota dewan untuk berkomitmen menandatangani pakta integritas yang mereka bawa dan mendesak DPRD Kalsel pencopotan jabatan Kadisdikbud Kalsel yang saat ini dijabat oleh Muhammadun.
# Baca Juga :Gladi Bersih Pelantikan Anggota DPRD Kalsel 2024-2049, H Supian HK Ditunjuk Jadi Ketua Sementara
# Baca Juga :Video Demonstrasi Mahasiswa di DPRD Kalsel Berujung Bentrok dengan Aparat, Ini Penyebabnya
# Baca Juga :Panggilan Darurat Bergema, Mahasiswa dan Organisasi Masyarakat Demo di DPRD Kalsel, Teriakkan Revolusi!
Setelah lama berorasi didepan rumah rakyat, puluhan massa aksi ini kemudian ditemui oleh pimpinan sementara DPRD Kalsel, Supian HK dan sejumlah unsur pimpinan lainnya.
DPRD Kalsel sepakat menyikapi pakta integritas yang dibawa puluhan massa aksi yang datang didepan gedung DPRD Kalsel.
Kordinator Aksi BEM Kalsel, Syamsul Rizal mengatakan tujuan aksi ini adalah untuk mengawal pelantikan DPRD Kalsel dengan pakta integritas selama 5 tahun mereka menjabat di parlemen.
“Ini adalah salah satu kunci legislasi hari ini bisa terus berjalan atas nama pro rakyat. Anggota dewan harus punya intelektual yang harus disampaikan kepada masyarakat dan mahasiswa,” ujarnya.
Karena ujarnya, selama 5 tahun sebelumnya pihaknya turun ke jalan tidak pernah ditemui oleh ketua dan pimpinan DPRD Kalsel.
Dalam pakta integritas itu juga ujar Syamsul, didapati hal-hal etika. Karena sekelas Kadisdikbud Kalsel sangat nir etika. Sehingga jangan sampai pemerintah, stakeholder, hingga anggota dewan memiliki nir etika yang sama.
“Kami tidak pernah merasa puas, ini adalah gerbang awal dan bukan akhir. Kami akan terus menyampaikan suara kami dan melipat gandakan,” jelasnya.
“Kami akan terus menyampaikan mahasiswa serta seluruh masyarakat bahwa parlemen jalanan adalah bentuk intelektual perlawanan mahasiswa dan rakyat dalam bentuk ketidakadilan,” lanjut Syamsul.
Ia menegaskan bahwa hal tersebut adalah ruang yang harus di normalisasi oleh pimpinan dan anggota dewan.
