Indikator lainnya tentang masalah pengangguran, dijelaskan bawha berbagai intervensi terus dilakukan Pemkab Tabalong. Sehingga per 12 September 2024 jumlah penduduk yang mengganggur hanya sebesar 1.521 orang atau turun 0,23 persen.
Sedangkan angka kemiskinan kondisinya yang terjadi terus menerus mengalami penurunan. Semula pada 2021 sempat meningkat akibat pandemi Covid-19, namun pada 2022-2023 mengalami penurunan sebesar 5,20 persen berdasarkan data statistik.
Angka kemiskinan di Tabalon masih relatif kecil. Pada 2024 sebanyak 54.731 jiwa dan yang berstatus ekstrem ada sebanyak 950 jiwa.
“Pemkab Tabalong juga memiliki Sistem Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang disebut Silangkar. Update setiap bulan dengan data base dan keluarga miskin yang ada terintegrasi by name, by address,” katanya.
Sementara berbicara realisasi anggaran per 31 Agustus 2024 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong telah mencapai sebesar Rp 1,345 triliun atau 53,63 persen, dengan realisasi belanja triwulan ketiga sebesar Rp 1,310 triliun atau 50,55 persen.
“Kondisi serapan anggaran dan realisasi anggaran hampir berimbang. Kendati kami menyadari masih berada di bawah target yang diinginkan pemerintah pusat,” ujar Hamida.
Setelah pemaparan yang disampaikan PJ Bupati Hamida tersebut langsung mendapat tanggapan dan saran dari tim evaluator dari Kemendagri RI.
Auditor Ahli Madya, Tumonggi Siregar selaku evaluator menyarankan Pj Bupati agar membawa dan membuat rencana bisnis indikator kinerja 2024 ke depan. “Tujuannya agar kami bisa melihat secara komprehensif antara rencana dan realisasi kinerja,” katanya.
Disisi lain, Evaluator DPUPD Ahli Utama, Rolekson menghendaki adanya inisiasi kebijakan-kebijakan untuk pencegahan korupsi yang dikeluarkan oleh Pj Bupati Tabalong bukan peraturan pencegahan korupsi yang sudah ada dan lama.
