“Pemprov Kalsel melalui Biro PBJ saat ini sudah mengaplikasikan e-katalog lokal pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berbagai macam produk termasuk pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang/jasa dengan metode e-purchasing sudah menempati urutan pertama dari metode pengadaan barang dan jasa lainnya,” ujarnya.
Kemudian sinergitas badan kepegawaian dan bagian organisasi serta UKPBJ diperlukan guna mendukung ketersediaan SDM pejabat fungsional PBJ di daerah masing-masing, dengan memperhatikan kesejahteraan pejabat fungsional PBJ secara lebih optimal sebagaimana amanah pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah KPK.
“Alhamdulillah, di lingkungan Pemprov Kalsel saat ini sudah memiliki pejabat fungsional PBJ sebanyak 30 orang atau sudah terpenuhi 100 persen dari kebutuhan SDM pejabat fungsional sebanyak 30 orang,” tutupnya.
(diskominfomc.kalselprov.go.id)
editor : TRI
