Setelah forum ini, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tahap pra-validasi, yang akan menjadi bagian penting sebelum KLHS RPJMD Kabupaten Balangan 2025-2029 disahkan secara resmi.
Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM).
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap isu-isu lingkungan, sosial dan ekonomi.
Acara ini dihadiri oleh tim pokja penyusun KLHS RPJMD, perwakilan Badan Pusat Statistik, serta perwakilan dari perusahaan PT Adaro Indonesia, PT Balangan Coal, dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA).
Mereka bersama-sama membahas isu-isu lingkungan yang akan diintegrasikan dalam RPJMD 2025-2029, serta memberikan masukan terkait langkah-langkah mitigasi yang perlu diambil untuk menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Balangan.
(Kalimantanlive.com/Kamil)
editor : TRI
