PALANGKARAYA, KALIMANTANLIVE.COM – Partai Golkar Kalteng menggelar Pendidikan politik milenial dan pengamanan suara Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada 2024.
Kegiatan Pendidikan politik milenial dan pengamanan suara Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada 2024 tersebut di gelar Partai Golkar Kalteng , Sabtu, 12 Oktober 2024 sampai dengan Senin, 14 Oktober 2024 malam di Hotel Aquarius Palangkaraya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng yang diusung Partai Golkar, H Abdul Razak dan Sri Suwanto atau Pasangan ASRI.
Dalam kesempatan tersebut, H Abdul Razak mengungkapkan, pihaknya menggelar Pendidikan politik milenial dan pengamanan suara Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada 2024, karena sudah menjadi kebutuhan dalam setiap pemilu.
“Saya katakan yang sangat menentukan perhitungan suara itu adalah saat perhitungan suara di TPS, karena ini sangat berpengaruh terhadap hasil akhir nanti, jika dalam pelaksanaanya tidak beres,” ungkapnya.
Menurut Calon Gubernur Partai Golkar Kalteng ini, sebab itulah, pihaknya perlu menggelar pendidikan politik milenial dan pengamanan suara Pilkada 2024.
Lebih lanjut Mantan Bupati Kobar ini mengharapkan, semua saksi yang telah diberikan Pendidikan politik dan akan ditempatkan pada semua TPS di kalteng tersebut untuk bekerja dengan baik.
“Saya ingatkan, saksi kita jangan terpengaruh jika ada kemungkinan dari pihak lain yang akan mencoba mengubah hasil, ini menjadi kunci kemenangan kita,” ujarnya.
Baca Juga : Gelar Pertemuan Internal di Palangkaraya, Ketum Pakuwojo Kalteng Optimistis 80 Persen Dukungan untuk ASRI
Baca Juga : Blusukan di Pasar Tradisional dan Dermaga Rambang, Bacagub H Abdul Razak Disambut Antusias Warga
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kalteng ini, menyebutkan, pihaknya sama sekali tidak ingin melakukan kecurangan dalam Pilgub Kalteng 2024 mendatang.
Meski demikian, pihaknya juga tidak mau jika ada pihak lainnya yang ingin melakukan kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Dia mengungkapkan, pihaknya tetap melakukan kewaspadaan terkait semua hal itu, karena kemungkinan kecurangan bisa saja terjadi dalam setiap pelaksanaan pemilu.
“Dalam politik pasti saja ada kemungkinan buruk seperti itu, sehingga kami tidak ingin adanya kecurangan. Itu sebabnya kami tidak akan memberikan peluang untuk adanya kecurangan tersebut,” tegasnya.
