JAKARTA, Kalimantanlive.com – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Senin (21/10/24) pagi.
FGD ini bertujuan untuk membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel di Jakarta ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M. Dalam pembukaannya, Kartoyo menyampaikan bahwa FGD ini merupakan langkah penting untuk memperdalam pemahaman dan mendapatkan informasi terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2025.
“Pada FGD ini dipaparkan dengan jelas mengenai peran komisi dan Banggar dalam berkolaborasi untuk membahas Raperda APBD. Kami berharap rekan-rekan di komisi dapat membahas program-program dengan lebih detail, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja), serta memastikan urgensi manfaatnya bagi masyarakat dan daerah,” ungkap H. Kartoyo.
Ia juga menekankan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis untuk memastikan proses penyusunan APBD 2025 berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan daerah. Diskusi ini juga membahas berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses penyusunan dan pengesahan APBD.
BACA JUGA: Anggota DPRD Kalsel Bang Dhin Ingatkan Wisudawan Poltek Batulicin Untuk Membangun Daerah Kelahiran
Kartoyo menutup pertemuan dengan harapan agar hasil diskusi tersebut dapat menjadi panduan dalam pembahasan lebih lanjut di tingkat Komisi dan Banggar DPRD Kalsel, sehingga APBD 2025 dapat disahkan tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Sumber: Humas DPRD Kalsel
Editor: Elpian
