BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengadakan rapat pembahasan program kerja tahun anggaran 2025 bersama mitra kerjanya, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Provinsi Kalsel, pada Selasa (29/10/24) di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel.
Wakil Ketua Komisi I, Habib Hamid Bahasyim, mengungkapkan bahwa rapat ini mencakup evaluasi Laporan Realisasi Anggaran 2024, pemaparan Rencana Kerja dan Anggaran 2025, serta kegiatan prioritas dan berbagai kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dan Damkar.
BACA JUGA: Komisi I DPRD Kalsel Tinjau Langsung Pelaksanaan SKD CPNS Pemprov Kalsel 2024 di Banjarbaru
“Mereka (Satpol PP dan Damkar) menghadapi kendala, seperti belum tersedianya gedung kantor, serta masalah anggaran dalam penanganan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang menjadi tugas mereka,” ujar Habib Hamid.
Habib Hamid menambahkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan dinas terkait dalam penertiban gepeng belum optimal. Saat Satpol PP menertibkan dan menyerahkan gepeng kepada Dinas Sosial atau Rumah Singgah untuk dibina, mereka sering kembali turun ke jalan dalam waktu singkat.
Menurutnya, masalah ini terkait dengan anggaran yang belum memadai untuk mendukung pembinaan tersebut.
“Kendala utama di sini adalah anggaran. Kami dari Komisi I berupaya maksimal untuk membantu, termasuk dalam hal penyesuaian anggaran melalui badan anggaran. Tanpa penyesuaian ini, solusi akan sulit dicapai,” jelasnya.
