KOTABARU, Kalimantanlive.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dirasakan sebagian besar nelayan menjadi perhatian Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru.
Menindaklanjuti keluhan nelayan belum menikmati solar subsidi, Komisi II melakukan rapat kerja dengan stakeholder terkait, Senin kemarin (4/11/2024).
Baca Juga : Dipimpin Wakil Ketua, Anggota DPRD Kotabaru Ikuti Bimtek RPJPD dan Propemperda
Kelangkaan BBM dialami nelayan khususnya di wilayah Pamukan dan Kelumpang Kotabaru. Untuk itu, melalui rapat kerja Komisi II meminta kuota BBM subsidi nelayan ditambah.
Dikatakan Ketua Komisi II Abu Suwandi saat memimpin rakat kerja. Menurut dia, agar penyaluran BBM subdisi ke nelayan merata, diusulkan tambahan kuota dari 10 ribu KL menjadi 12 ribu KL.
Baca Juga : Ketua DPRD Kotabaru Berikan Bantuan Hibah 427 Buah Tandon Air ke Warga di 10 Desa
Abu juga mengharapkan, pembuatan ID syarat mendapat BBM, selain difasilitasi oleh instansi terkait. Namun pembuatan ID harus dilakukan secara selektif agar tidak terjadi ‘kebocoran’.
“Perlu dibentuk tim melakukan pengawasan. Kapal tidak beroperasi, tetapi BBM dijual. Jadi harus ada pengawasan,” saran Abu.
