KOTABARU, Kalimantanlive.com – Lambannya pembebasan lahan untuk perluasan bandara Gusti Sjamsir Alam Stagen menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Awaludin S.Hut,MM.
Bahkan Awaludin menyayangkan ketidakhadiran pihak Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kotabaru tidak hadir dirapat dengar pendapat (RDP) dengan warga, Senin lalu (4/5/2024).
Baca Juga : Pembebasan Lahan Tidak Jelas, Kades dan Warga Stagen Kotabaru Mengadu ke DPRD
“Kita jadual ulang di senin depan, mudah-mudahan Perkim dan ULP bisa hadir,” ujar Awaludin.
Untuk memberikan keterangan keterlambatan pembebasan lahan, sebab anggaran dialokasikan tahun 2023 sebesar Rp 50 miliar tidak terserap menjadi Silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran).
Baca Juga : Kecelakaan, Korban Tergeletak di Aspal Jalan Persimpangan Gunung Ulin Kotabaru
Di tahun 2024 dialokasikan tambahan anggaran sebesar Rp 66 miliar, namun belum juga terealisasi, sementara sudah bulan November 2024.
Pemerintah daerah tidak hanya mengalokasikan anggaran pembebasan lahan. Terkait perluasan bandara, Komisi II DPRD beberapa tahun lalu ke Kementerian Perhubungan Udara.
Menindaklanjuti perjanjian antara pemerintah daerah dengan Dirjen Perhubungan Udara. Pemerintah daerah meminta perluasan dan pemanjangan runway bandara.
