PARINGIN, KALIMANTANLIVE.COM – Tim Validasi Inovasi Government Award (IGA) 2024 melakukan kunjungan penilaian inovasi Pemerintah Kabupaten Balangan, di ruang rapat Bupati Balangan, Rabu (13/11/2024).
Kunjungan tim penilai disambut langsung oleh Pjs Bupati Balangan, Taufik Hidayat didampingi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Balangan dan para pimpinan SKPD.
Pjs Bupati menyampaikan apresiasinya atas kehadiran tim validasi IGA. Menurutnya, kunjungan ini merupakan langkah penting untuk menilai dan mengapresiasi inovasi-inovasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.
# Baca Juga :947 Santri TKA di Kabupaten Balangan Diwisuda, Ini Pesar BPKRMI untuk Ustad dan Ustazah
# Baca Juga :Dispersip Kalsel Gencarkan Promosi Literasi di Sekolah-Sekolah Kabupaten Balangan
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Berikan Apresiasi pada Orientasi PPPK Kabupaten Balangan
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Dukung Bimtek Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Balangan
Selama berada di Balangan, tim validasi melakukan peninjauan langsung dan pendalaman terhadap beberapa inovasi daerah, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan dan penanganan kemiskinan.
“Di antaranya, sektor pelayanan kesehatan di Tebing Tinggi dan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Balangan masih memerlukan perhatian. Bapperida telah memfasilitasi inisiatif ini, karena ketiadaan data tunggal mendorong kita untuk terus berinovasi,” sampainya.
Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Balangan, Rakhmadi Yusni, turut menyampaikan antusiasme terhadap proses validasi ini.
Ia menekankan bahwa inovasi di lingkungan pemerintahan sangat penting untuk menjawab tantangan masyarakat yang semakin kompleks.
Sementara itu, Plh Kepala Pusat Strategi Kebijakan, Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri, Drs Faisal Syarif, menegaskan tujuan kedatangan tim penilai ke Kabupaten Balangan adalah untuk memastikan bahwa inovasi yang diajukan benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tim penilai ini terdiri dari perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Analis Kebijakan Kemendagri.
