KOTABARU, Kalimantanlive.com – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotabaru menyampaikan Laporan Akhir atas satu buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Nota Keuangan TA 2025.
Laporan akhir disampaikan Sandri Alfandi saat Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Senin (18/11/2024). Sekaligus menindaklanjuti surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor 156.1/542/DPRD/2024 tertanggal 4 November 2024.
Beberapa pendapat disampaikan antara lain, terkait alokasi anggran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) yang menjadi urusan pemerintah yang wajib berkaitan degan pelayanan dasar dianggap belum sesuai.
Baca Juga : Bupati Menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kotabaru Tentang Raperda APBD TA 2025 dan Penetapan Propemperda
Apalagi di tahun 2025, akan ada pemberian makana bergizi gratis untuk anak sekolah, program tesebut akan dilaksanakan di tahun anggaran 2025.
Selain itu, dengan menelaah RAPBD TA 2025 yang akan ditetapkan sebagai Paraturan Daerah, Fraksi Gerindra berpendapat ada postur anggaran yang besar, tetap kurang dampaknya dirasakan masyarakat.
Baca Juga : DPRD Kotabaru Gelar Rapat Paripurna Mengenai Propemperda dan Usulan Tiga Buah Raperda
Data disajikan dalam rancangan yang dimaksud adalah, dana yang diperuntukkan untuk sektor pariwisata masih cukup besar. Padahal sektor pariwisata beberapa tahun yang lewat sudah banyak diberikan anggaran yang besar.
Untuk itu, dengan besarnya anggaran untuk pembangunan Kabupaten Kotabaru yang akan dilaksanakan, Fraksi Gerindra pada tahun 2025 menginginkan.
Baca Juga : Staf Ahli Bidang Pemerintahan Sampaikan Tiga Raperda di Rapat Paripurna DPRD Kotabaru
Sesuai arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Garpemda) di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada 7 November 2024.
Memerintahkan kepada seluruh jajaran, baik itu pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penghematan biaya supaya bisa efesien dan tidak ada biaya yang terhamburkan.
Presiden menekankan betul, bahwa seluruh anggaran negara harus langsung dirasakan, ditujukan untuk kepentingan rakyat.
Hal yang berkaitan langsung kepada peningkatan ekonomi masyarakat menjadi prioritas seperti masalah infrastruktur jalan dimohonkan agar mendapatkan porsi yang lebih besar pada Kotabaru daratan Kalimantan.
Dipastikan pemerataannya, karena selama ini pembangunan lebih banyak di ibu kota kabupaten. Sedangkan tidak tersentuh untuk desa-desa ataupun kecamatan-kecamatan yang lain. Terutama jalan-jalan yang saling menghubungkan jalur-jalur ekonomi masyarakat
Dengan anggaran yang sangat besar tentunya akan banyak sekali program–program dan kegiatan yang berkenaan dengan fisik dan non fisik.
Agar serapan anggaran pada tahun 2025 bisa maksimal diharapkan kegiatan-kegiatan fisik yang pelaksanaanya dengan tender, dilelangkan lebih cepat untuk
perencaanaanya diakhir tahun anggaran 2024. Sehingga diawal-awal tahun 2025 lelang pelaksanaannya bisa dilaksanakan diawal-awal triwulan pertama tahun anggaran berjalan.
