MUARA TEWEH, KALIMANTANLIVE.COM – Anggota DPRD dari Partai Demorkrat, Hj. Nety Herawati melakukan reses masa sidang I dengan mengunjungi Desa Bintang Ninggi II, kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito Utara, pada Rabu, 20 November 2024 pagi.
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan umum warga masyarakatnya.
Pada kesempatan itu, Hj. Nety Herawati menemukan beberapa kebutuhan urgen yang harus ditindaklanjuti dirinya sebagai perwakilan Dapil 4 dimana dirinya terpilih sebagai anggota legislatif.
BACA JUGA : Melimpah Dukungan Masyarakat Lahei II, Rimba Sari dan Benao Hilir Untuk AGI SAJA, Mengapa?
Beberapa usulan yang ditampung dan menjadi catatan Hj. Nety Herawati adalah berkaitan dengan infrastruktur dan pendidikan yang saat ini dibutuhkan warga Bintang Ninggi II.
“Alhamdulillah untuk desa Bintang Ninggi II Pemerintah desanya cukup berjalan lancar, bangunan-bangunannya sudah cukup bagus. Hal-hal yang masih kurang, yaitu infrastruktur jalan lingkungan, jalan menuju desa dan jembatan,” kata Hj. Nety Herawati kepada wartawan Kalimantan Live.
Didapatkan juga beberapa hal yang perlu mendapat peningkatan, yakni sarana prasarana pendidikan, taman bermain anak-anak atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang aman bagi anak.
Dia juga mengapresiasi kehadiran para perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang hadir pada masa reses itu. Sehingga ia dapat mendengarkan secara langsung setiap permasalahan yang menjadi uneg-uneg desa setempat.
Masih ditempat yang sama, Ardianto, anggota DPRD Barito Utara dari Partai Demokrat, yang cukup mengerti permasalahan hingga persoalan sistemik dan krusial desa, karena pengalamannya yang pernah menjadi Kepala Desa. Ia menitikberatkan perhatiannya pada beberapa permasalahan yang menurutnya juga penting.
“Infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, pasar, rumah ibadah juga TPA,” kata Ardianto.
Sebagai tindak lanjut, segala usulan yang ditampung para anggota DPRD tadi nantinya akan dibawa dalam Pembahasan Rencana Anggaran Kabupaten maupun Paripurna, untuk rencana kerja tahun 2026.
Kalimantan Live/M. Gazali Noor
