BANJARBARU, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan akan segera menggelar lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi kepala dinas yang kosong. Salah satu jabatan yang menjadi prioritas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
# Baca Juga :Dinas PUPR Kalsel Gelar Bimtek untuk Tingkatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
# Baca Juga :Tingkatkan Kompetensi, Dinas PUPR Kalsel Adakan Sertifikasi Tenaga Ahli Teknik SDA
# Baca Juga :Dinas PUPR Kalsel Gelar Sertifikasi Tenaga Ahli SDA untuk Tingkatkan Kompetensi Profesional
Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR sangat mendesak, mengingat peran penting pejabat tersebut dalam penandatanganan kontrak kerja untuk proyek infrastruktur tahun anggaran 2025.
“Kami utamakan pengisian jabatan ini agar pekerjaan tidak terganggu atau tertunda,” ujar Roy seperti dikutip, Jumat (22/11/2024).
Persetujuan Kemendagri
Proses lelang jabatan eselon II di Pemprov Kalsel saat ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain Dinas PUPR, beberapa jabatan tinggi pratama lainnya juga kosong, seperti Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kepala Badan Pengembangan SDM, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
“Kami mengusulkan semua jabatan kosong untuk dilelang, tetapi Dinas PUPR menjadi prioritas utama karena terkait infrastruktur,” tegas Roy Rizali.
Imbas OTT KPK
Kekosongan jabatan Kepala Dinas PUPR Kalsel bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 6 Oktober 2024.
